wartakan-politik.blogspot.com

Minggu, 26 Februari 2017

DILARANG!!! Mensholatkan Ahokers...sebarkan!!!

Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin, tokoh FPI ini menegaskan jika dirinya akan menolak permintaan mengurus jenazah untuk warga yang mendukung calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia menyatakan akan menolak mengurus kematian,menyalatkan, dan mendoakan jenazah warga pendukung Ahok. Bahkan Novel mengaku akan langsung mengusir jenazah tersebut.

"Kalau Ahokers disuruh ke luar saja. Kalau saya tahu, saya usir itu jenazah. Suruh salatin di tempat lain saja," kata Novel, Jumat (24/2/2017).Novel menegaskan bahwa sikapnya kali ini tidak mewakili Front Pembela Islam. Novel menyebut sikapnya dalam konteks kenegaraan di daerah mayoritas Islam.

Novel sedang persiapan untuk menjadi khatib di salah satu masjid. Novel mengatakan sikapnya didasarkan pada dalil-dalil kitab suci dan dia menyebut 23 ayat yang disebutnya melarang umat tidak memilih pemimpin kafir. Selain itu juga dalil untuk tidak menyalatkan dan mendoakan jenazah orang yang disebutnya munafiq.

Menurut Novel sikapnya juga sikap pengurus masjid dan musala yang menolak permintaan menyalatkan jenazah pendukung pemimpin yang dianggap menistakan agama karena takut dosa.

Dia mengaku jika nanti datang permintaan untuk mengurus jenazah, dia akan menanyakan terlebih dahulu latar belakangnya.

"Kalau Ahokers disuruh ke luar," kata dia.

Novel mengaku sikapnya tidak ada kaitan dengan pilkada Jakarta putaran kedua yang akan diselenggarakan pada 19 April 2017. Pilkada putaran kedua akan diikuti pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Jadi ayat itu perlu dipahami, bukan untuk umum (tapi di daerah yang mayoritas Islam," kata Novel.

WASPADA!!! Sumbangan aksi bela islam mulai di selidiki...

aksi bela islam

Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dana aksi bela Islam oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Banyak pihak pun mendesak Polri untuk juga mengusut dana yang masuk ke Teman Ahok.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan semestinya tidak hanya Polri yang harus mengusut kasus pencucian uang atau asal-usul pengumpulan dana. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa diminta seharusnya juga melakukan pengusutan.

"KPK meski tidak diminta juga seharusnya turun tangan," ujar Bambang kepada Republika.co.id, Sabtu (25/2).

Namun, Bambang belum melihat KPK responsif untuk menyelidiki asal-usul pengumpulan dana baik untuk bela Islam maupun Teman Ahok. Bambang menegaskan, jika KPK independen dan obyektif anta sesama penegak hukum pasti akan turun tangan tanpa ada permintaan.

Kendati demikian yang terpenting menurut Bambang, penyidik polri yang menangani kasus tersebut harus independen, profesional dan obyektif. Polri harus menghindari interensi dari pihak-pihak tertentu. "Selain itu dalam penyidikan harus berpihak pada alat bukti, saksi dan keteranga yang valid," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum GNPF MUI, Kapitra Ampera menyatakan dana yang berada dalam rekening milik Yayasan Keadilan untuk Semua bukan dari hasil tindak pidana. Uang tersebut murni dari sumbangan masyarakat untuk aksi bela Islam yang dipelopori GNPF.

Kapitra menjelaskan, dana tersebut sumbangan masyarakat sejak 29 September dan dikeluarkan dari yayasan. Uang tersebut kemudian dikeluarkan pada 8 November 2016 sebesar Rp 600 juta untuk digunakan pengobatan, biaya rumah sakit dan pengobatan korban luka-luka aksi 411. Termasuk sumbangan kepada almarhum Syafi’i yang meninggal dalam aksi sebesar Rp 100 juta.

HEBOH!!! Sindiran Iwan Fals ke Raja Salman ini bikin netizen gerah..

Iwan Fals kembali berulah. Terkait dengan
akan berkunjungnya Raja Salman ke Indonesia, musisi yang dulu dikenal dengan lagu-lagu berisikan kritikan sosial itu menulis cuitan yang bernada nyinyir di akun twitternya.

@iwanfals: Moga2 setelah raja arab kesini musik jadi halal ye.

Sontak saja hal ini mendapat reaksi negatif dari netizen yang menjadi followernya. Beberapa di antaranya:

@GhibeFirman: Islam bukan agama milik orang Arab.... keseringan gaul sama Ahok ya Om

@Aangfaridut: makin oleng om ente..oleng mah masa muda

@nyamatm: gk usah Sok bicara bang

Bukan kali ini saja Iwan Fals berulah nyinyir jika menyangkut Jokowi dan Ahok. Sebelumnya dia juga menulis cuitan aneh soal pelecehan Ahok kepada KH Ma'ruf Amin.

Dalam akun twitternya @iwanfals, ia terkesan tidak tahu dan bertanya mengapa banyak yang sewot.
@iwanfals: emang Ahok ngomong apa sama Ketua MUI koq banyak yg sewot ya 🤔

Kontan saja, cuitan Iwan Fals mendapat tanggapan pro dan kontra. Banyak yang mempertanyakan dan mengecamnya. Di antaranya akun berikut ini:

@sakajogja @AlFarino4 @iwanfals seperti itulah bro.. semoga bang iwan dapat karunia hidayah sehingga bisa kembali seperti jaman orba ..Aamin

@iwanfals Jangan Kura2 dlm Perahu Bang ,Bela Ahok gpp tp jgn kebablasan jd Hilang Hati Nurani nya kek gitu Apalagi Hilang JatiDiri Sbnarnya

Menurut banyak pihak, Iwan Fals kini banyak berubah. Tak lagi bersikap kritis terhadap pemerintah seperti di masa Orde Baru.

Jumat, 24 Februari 2017

Ciee..pak Munarman, Ternyata...

Munarman. Sebuah nama yang fenomenal akhir-akhir ini. Selepas dari YLBHI, beliau aktif di FPI. Ia pun lantang menyuarakan kritik terhadap Amerika Serikat (USA). Salah satunya adalah terkait dengan Namru. “Dino Patti Djalal patut dipertanyakan karena dia mendukung kerjasama laboratorium Indonesia-AS. Seorang jubir presiden menjadi intelijen asing,” ujar Munarman seperti ditulis di detik.com.Namun betapa terkejutnya ketika membaca berita di sini. Dalam berita itu dituliskan bahwa Munarman, Do’ak & Partner adalah kuasa hukum dari PT Indocopper Investama. Siapa PT Indocopper Investama? PT Indocopper Investama adalah salah satu pemegang saham PT Freeport. Sumber di sini. Kita semua paham bahwa bicara mengenai kepentingan AS di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Freeport di Indonesia.

PT Indocopper Investama sendiri adalah perusahaan tambang milik Group Bakrie. Entah mengapa begitu membaca perusahaan tambang milik Group Bakrie tiba-tiba jadi teringat kasus Lapindo di Sidoarjo? Ya, semburan lumpur Lapindo telah menyengsarakan kehidupan warga Porong, Sidoarjo hingga kini.Kembali ke Munarman. Beberapa waktu yang lalu PT. Freeport dan juga PT Indocopper Investama digugat dalam kasus sengketa tanah ulayat. Andaikan benar bahwa Munarman menjadi kuasa hukum PT. Indocopper, saya jadi ga habis pikir, mengapa seorang Munarman yang lantang meneriakan anti AS ternyata tidak merasa risih menjadi kuasa hukum perusahaan tambang yang memiliki saham di PT. Freeport?

Apa yang sedang terjadi sembenarnya?

Apalagi ni pak Tito??!!!

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan Polri telah menemukan bukti transfer dana sebesar Rp 1 miliar dari Bachtiar Nasir ke Turki. Hal ini terkait dengan kasus penyelewengan dana Yayasan Keadilan untuk Semua.

“Uang ini setelah ditarik oleh IL (Islahudin Akbar) sebanyak di atas Rp 1 miliar. Kemudian diserahkan kepada Bachtiar Nasir. Sebagian digunakan untuk kegiatan menurut yang bersangkutan. Sebagian lagi kita melihat dari slip bukti transfer dikirim kepada Turki. Ini yang kita dalami,” kata Tito saat raker dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017).Hingga saat ini Kepolisian belum mengetahui dana yang dikirim ke Turki digunakan untuk kegiatan apa. Menurut Tito, ada media internasional yang menyebutkan bahwa tersebut diberikan kepada satu kelompok di Suriah.

“Apa hubungannya bisa sampai ke Suriah? Menurut klaim media internasional yang di Suriah ini ada hubungannya dengan ISIS,” ujar Tito.

Sebelumnya, Kepolisian menyelidiki dugaan bantuan logistik dari Yayasan Bantuan Kemanusiaan Indonesia (Indonesian Humanitarian Relief /IHR Foundation) tersimpan di gudang milik pemberontak Suriah.

“Begitu kita tarik ke belakang ternyata ada aliran dana dari Bachtiar Nasir ini, asalnya dari yayasan Keadilan untuk Semua,” jelas Tito.

Di penghujung tahun lalu, tersebar video yang memperlihatkan warga sipil Aleppo menemukan gudang logistik berupa makanan dan minuman yang dikirim dari Indonesia dan ditinggalkan oleh kelompok teroris Jays Al-Islam.

Dari dus logistik tersebut, terlihat ada label bertuliskan ‘IHR’.

sumber : http://www.gerilyapolitik.com/

Cuma di jaman JOKOWI bisa kaya gini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia sangat sedikit dibanding dengan penerimaan dari sektor lainnya. Pernyataan itu disampaikan Jonan menanggapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Penerimaan negara dari cukai rokok itu tahu enggak? Cukai rokok di Indonesia berapa sekarang? Rp 139,5 triliun satu tahun. Nah, Freeport ini yang bayar Rp 8 triliun saja rewel banget,” katanya saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017).Jonan menyebutkan, PT Freeport Indonesia telah membayarkan royalti dan pajaknya ke negara sebesar Rp 214 triliun selama 25 tahun. Dengan begitu, Freeport memberikan kontribusi Rp 8 triliun per tahun untuk penerimaan pemerintah.

Jonan juga membandingkannya dengan devisa negara dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2015. Angka itu, menurut dia, jauh lebih tinggi dibanding dengan yang didapat dari Freeport.

Ia juga membandingkannya dengan PT Telkom yang menyumbang penerimaan negara sebanyak Rp 20 triliun.

“Kalau PT Telkom bayar ke negara, pajak dan sebagainya itu Rp 20 triliun. Freeport hanya bayar Rp 8 triliun. Jadi, tolong kalau diprotes-protes, saya terima kasih. Bapak-bapak, Saudara-saudara, kita juga kasih tahu ke Freeport, tolong kalau ribut yang proporsional,” ujarnya.

Jonan juga menyampaikan nilai jual Freeport yang tidak lagi mahal. Menurut dia, nilai jual Freeport dengan segala tambang yang ada di seluruh dunia hanya sebesar 20 miliar dollar AS.

Angka itu jauh lebih rendah dibanding nilai jual PT Telkom Indonesia yang mencapai 29 miliar dollar AS dan Bank Central Asia yang memiliki nilai jual yang sama. Ia juga membandingkannya dengan nilai jual BRI yang mencapai 21 miliar dollar AS.

“Freeport sudah tidak besar. Ini bukan menistakan lho ya. Ini fakta,” ujarnya.